PROSES BANK CENTURY MERAMBAH KE POLITIK

Saat ini masih hangat pembicaraan kasus bank Century dan hampir di setiap pemberitaan di media elektronik, surat kabar  maupun berbagai stasiun radio. Sejak bank Century menjadi satu perbincangan yang mulai merambah ke politik dimana dalam hal penanganan kasus telah terbentuk Pansus Hak Angket Bank Century yang nota bene berupaya mencari kebenaran dalam penyaluran dana talangan ke bank Century. Namun beberapa pengamat ekonomi menilai kasus Century akan mengganggu stabilitas ekonomi, ibarat bola salju yang kian membesar dan memungkinkan  menimbulkan perubahan iklim perekonomian.

Hal ini berawal dari seputar pengucuran dana talangan bank Century sebesar Rp. 6,7 triliun yang disuntikan ke bank Century merupakan  kebiajkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan ( KSSK) berdasarkan hasil rapat yang dipimpin langsung Menkeu Sri Mulyani pada tanggal 21 Nopember 2008 silam dan menetapkan bahwa bank Century sebagai bank gagal, beresiko sistemik dan perlu disuntik dana oleh pemerintah. Kemudian akhirnya pada tanggal 23 Nopember 2008 mulai pengucuran dana talangan tahap pertama di lakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)) dengan pencairan sebesar Rp. 2,776 triliun, berdasarkan keputusan dewan komisioner LPS No KEP 18/DK/XI//2008, tanggal 23 Nopember 2008. Selanjutnya pengucuran dana talangan terakhir dilakukan secara tunai pada tanggal 24 Juli 2009, sehingga total pencairan sebanyak 4 tahap  mencapai  Rp. 6,7 triliun.

Berdasarkan penilaian memang pada saat  itu Nopember 2008 pasar modal diseluruh dunia mengalami guncangan akibat krisis keuangan di AS, sehingga menyebabkan pasar modal di Indonesia imbas mengalami drop separuh. Ketika itu aksi jual besar-besaran melanda di lantai bursa, bahkan saham-saham unggulan (blue chip) dijual murah oleh investor, karena semua ingin aman dengan memegang uang cash,  dan pasar sudah dianggap tidak normal  pada saat itu. Penarikan modal tersebut berawal dari investor asing yang menarik dana besar-besaran tidak lain untuk melindungi likuiditas perusahaan agar sistenm keuangan mereka tidak terjadi kolaps. Maka dengan petimbangan tersebut KSSK mengambil kebijakan untuk menyelamatkan bank Century, agar tidak mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat dihindari.
Namun disisi lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa keputusan penyelamatan bank Century dilakukan  dengan lebih banyak berdasar pada judgment atau penilaian semata, tanpa adanya angka-angka atau indikasi secara akurat dan terukur. Sementara pendapat pengamat ekonomi dan ekonom beberapa bank mengatakan bahwa  KSSK dalam hal ini sudah tepat pada waktu itu mengambil keputusan untuk penyelamatan Century. Kalau melihat perkembangan  mengenai proses penyelesaian masuk ke ruang politik, maka kasus ini dapat memungkinkan  jatuhnya Menkeu atau pejabat BI dan hal ini akan menimbulkan terpuruknya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Selama ini dunia international menganggap  bahwa sistem keuangan yang sudah berjalan selama ini sudah sangat baik

Dengan mencuatnya masalah bank Century tersebut hingga terbentuknya pansus hak angket DPR guna mengungkap aliran dana ke bank Century, maka bermunculan nama tokoh-tokoh yang menjadi pihak yang terkait dengan penyelesaian bank Century diantaranya  Wapres Boediono yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, kemudian Pansus bahkan menghimbau ke presiden agar Wapres dan Menkeu di non aktifkan dari jabatannya, namun ditolak oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengatakan, dalam pasal 7 UUD 1945, tidak dikenal istilah non aktif bagi presiden maupun wapres, sedangkan dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara, seorang menteri hanya bisa diberhentikan sementara atau non aktif jika berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Mengapa bank Century perlu diselamatklan? hal ini mengingatkan kita pada waktu krisis ekonomi tahun 1998 dengan penutupan 16 bank telah membuat kepercayaan pasar terhadap bank mulai jatuh, kemudian pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan bank secara massal dengan jumlah 10 ribu karyawan bank lebih dan saya adalah korban salah satunya. Akhirnya pengelolaan penyelesaian dana masyarakat maupun  penyelesaian kredit debitur di bank pada waktu itu dapat diselesaikan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Melihat sebelumnya perjalanan bank Century merupakan hasil merger tiga bank kecil yaitu Bank CIC INTERNATIONAL, Bank PIKKO, dan Bank DANPAC secara sukarela dan dianggap bahwa pada waktu berjalan masih tergolong bank sehat dan fokus  dan telah memiliki 65 kantor cabang dengan total Asset +/- Rp. 8,1 triliun.

Hingga saat ini perseteruan Pansus Hak Angket Bank Century terhadap Sri Mulyani Indrawati semakin panas, pasalnya persoalan sekarang telah mengarah kepada Bank Indonesia yang terkait dalam pengolahan data yang diberikan ke KSSK pada tanggal 20-21 November 2008 yang dianggap tidak profesional dalam membuat penilaian atas asset surat berharga (SSB) Century.

Akibat tidak lengkap dalam pemberian data ke KSSK tersebut mengakibatkan kebutuhan bailout  menjadi membengkak dari Rp. 632 milyar menjadi Rp. 6,7 triliun. Data yang diberikan oleh BI tersebut menjadi acuan untuk menyelamatkan Bank Century, di hari selanjutnya tanggal 23 November 2008, Bank Indonesia memberikan data laporan revisi  mengenai CAR Bank Century pada posisi 20 November 2008 adalah minus 35,9 persen  yang  sebelumnya data  CAR 3,53 persen.
 

Namun demikian Sri Mulyani, tidak menilai data BI yang tidak lengkap tersebut sebagai sebuah kesengajaan, data yang diberikan sudah merupakan data yang paling mutakhir yang dimiliki BI saat itu.

 
Apakah masalah bank Century bisa terselesaikan dengan baik? kita akan tunggu perkembangan selanjutnya.

Posted in: Info Lain